Empat Calon Maskapai Haji Kantongi Ijin Mendarat Di Arab Saudi

Senin, 17 Mei 2010, 16:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-–Menteri Perhubungan Freddy Numberi menyatakan, empat maskapai telah mengantungi izin mendarat dari otoritas bandara Arab Saudi. Mereka bisa menjadi calon mitra penerbangan haji tahun ini. Keempat maskapai adalah Garuda Indonesia, Saudi Airlines, Lion Air, dan Batavia Air. ‘’(Selain Garuda dan Saudi Airlines) ada Lion Air dan Batavia Air. Mereka sudah masuk ke kita,’’ katanya usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Senin (17/5).

Dalam dokumen Raker bersama DPR, Kementerian Perhubungan mengestimasi pemberangkatan 191.174 jamaah haji melalui 11 embarkasi. Rinciannya, sebanyak 3.599 jamaah haji berangkat dari embarkasi Aceh, 8.134 jamaah dari embarkasi Medan, 9.904 jamaah dari embarkasi Batam, 7.318 jamaah dari embarkasi Padang, 7.273 jamaah dari embarkasi Palembang, 59.527 jamaah dari embarkasi Jakarta, 32.942 jamaah dari embarkasi Solo, 39.293 jamaah dari embarkasi Surabaya, 5.211 jamaah dari embarkasi Balikpapan, 4.624 jamaah dari embarkasi Banjarmasin dan 13.349 dari embarkasi Makassar.

Dalam rencana Kemenhub, jamaah haji tahun ini akan menggunakan pesawat jenis Airbus dan Boeing dengan beberapa seri. Mereka terdiri dari Airbus seri 330 dengan 325 kursi, Airbus 340 dengan 380 kursi, Boeing 747-400 dengan 455 kursi, dan Boeing 767 ER dengan 360 kursi.

Selain itu, usia pesawat maksimal 15 tahun kecuali Boeing 747 diperbolehkan berusia sekitar 20 tahun sesuai Permenhub No 5 tahun 2006 tentang peremajaan armada pesawat. Sementara, kelaikan calon pesawat pengangkut jamaah haji harus diperiksa dan memenuhi standar Kemenhub paling lambat 13 Agustus 2010. ‘’Bahkan, keinginan kita usia pesawat itu kalau bisa kurang dari 15 tahun,’’ kata Freddy.

Red: Krisman Purwoko
Rep: muhammad bachrul ilmi

Menag: Kuota Haji 2010 Bisa Jadi Naik

Sabtu, 15 Mei 2010, 19:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG– Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan kuota haji pada 2010 kemungkinan besar naik dibandingkan dengan jumlah yang ditentukan pada musim haji tahun lalu. “Kuota haji untuk tahun ini kemungkinan naik dari 207.000 orang menjadi 211.000 orang,” kata Suryadharma di Semarang, Sabtu (15/4).

Namun, ia belum dapat memerinci pembagian kenaikan kuota haji pada tahun ini. Selain peningkatan kuota, kata dia, saat ini juga sedang dibahas kemungkinan kenaikan biaya ibadah haji.

Besaran kenaikan tersebut, lanjut dia, belum dapat disebutkan secara pasti karena masih dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. “Kita tunggu dulu hasil pembahasan antara DPR dengan pemerintah,” kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini.

Sebelumnya, pemerintah sempat mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaran ibadah haji 2010 sebesar 133 dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, besar biaya yang harus dibayar para calon haji menjadi sebesar 3.577 dolar AS.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah Masyhudi mengatakan kuota haji provinsi ini pada tahun 2010 sebesar 29.435 orang. Kuota haji sebanyak itu, kata dia, telah terisi penuh seluruhnya. Meski demikian, lanjut dia, kuota sebanyak itu kemungkinan masih akan bertambah, tergantung keputusan pemerintah pusat.

Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber: Ant

Daftar Tunggu Jamaah Haji Khusus Capai 70 Ribu Lebih

Selasa, 11 Mei 2010, 15:26 WIB

NY Daily

Jamaah haji pada puncak musim haji di Makkah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menyatakan pendaftar jamaah haji khusus hingga kini telah mencapai 70 ribu jiwa lebih. Mereka melakukan pendaftaran dalam dua tahun terakhir. Karena itu, permintaan penambahan kuota haji khusus dari alokasi pemerintah sebanyak 17 ribu menjadi 30 ribu jiwa optimistis bisa terserap pasar.

“Porsi jamaah haji khusus tahun ini sudah 70 ribu lebih. Jadi, tidak masalah bila kuota tahun ini sebesar 30 ribu,’’ kata Sekjen AMPHURI, Artha Hanif kepada Republika di sela skorsing rapat dengan Panja Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji di gedung DPR, Selasa, (11/5).

Meski terdapat puluhan ribu pendaftar, Hanif menyebutkan, belum ada kejelasan keberangkatan masing-masing jamaah. Mereka biasanya baru mendapatkan kepastian jelang pemberangkatan. Padahal, idealnya kepastian diberikan bersamaan dengan pendaftaran dilakukan sehingga jamaah dan perusaan penyelenggara ibadah haji bisa melakukan persiapan. ‘’Yang terjadi saat ini 70 ribu jamaha yang sudah terdaftar tidak tahu siapa yang berangkat tahun ini dan tahun depan. Seharusnya pas mereka daftar, langsung tahu tahun ini atau tahun depan,’’ katanya.

Hanif mendorong pemerintah segera memberikan informasi kepastian keberangkatan jamaah haji dalam waktu dekat. Alasannya, saat ini sejumlah maskapai dan hotel telah menanyakan berbagai PIHK mengenai kepastian jumlah calon jamaah haji khusus. ‘’Banyak hotel dan maskapai suda menanyakan ke kita mengenai uang panjer untuk jamaah haji khusus. Tapi, kita belum bisa lakukan karenna belum jelas siapa yang berangkat tahun ini,’’ katanya.

Red: Siwi Tri Puji.B
Rep: Bachrul Ilmi

DPR Akan Panggil Tujuh Maskapai Penerbangan Haji

Senin, 10 Mei 2010, 16:44 WIB

JAKARTA – DPR berencana memanggil tujuh maskapai penerbangan mitra perjalanan haji tahun ini. Ketujuh maskapai adalah Saudi Arabia Airlines, Qatar Airlines, Emirat Airlines, Ettihad Airlines, Lion Airlines, Malaysia Airlines dan Garuda Indonesia.

Anggota Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Jazuli Juwaini membenarkan DPR berencana menanggil tujuh maskapai. ” Ya kita akan memanggil enam maskapai pada 19 Mei 2010. Sehari kemudian kita panggil Garuda Indonesia,” kata Jazuli.

DPR mau ikut ngurus tender pengangkutan jamaah haji? Tak begitu jelas. Jazuli menyatakan DPR tengah mencari maskapai yang bisa menyediakan layanan transportasi haji dengan layanan berkualitas tapi harga efisien. Harapannya, ongkos naik haji (ONH) diharapkan tidak naik karena biaya transportasi menguasai 50 persen lebih komponen biaya perjalanan.

Dalam beberapa tahun terakhir, menurut Jazuli, jamaah haji (reguler) Indonesia selalu dilayani dua maskapai saja yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Padahal, cukup banyak maskapai lain yang juga bisa menawarkan layanan penerbangan serupa bagi jamaah haji.

Jazuli menyebutkan, pemilihan maskapai haji tahun ini seharusnya dilakukan dengan mengedepankan kepentingan jamaah. Hal itu dilakukan dengan mencari maskapai yang bisa menawarkan layanan berkualitas tapi dengan harga lebih efisien.

Dengan demikian, biaya perjalanan ibadah haji bisa ditekan seefisien mungkin dan tidak memberatkan jamaah. ‘’Jangan hanya nasionalisme kita memilih maskapai BUMN, lalu kita mengesampingkan beban ditanggung jamaah, masyarakat kita. Jamaah kan lebih penting,’’ ujarnya.

Karena itu, Jazuli mengaku tidak mempermasalahkan mitra perjalanan jamaah haji adalah maskapai negara lain. Ia berharap dengan mendapatkan maskapai haji dengan biaya perjalanan lebih murah, ONH tahun ini tidak naik.

Red: taufik rachman
Rep: bahrul ilmi

DPR Tidak Ingin BPIH 2010 Naik

INFORMASI HAJI

18 Mei 2010 – 14:44 WIB
Jakarta(Pinmas) — Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa DPR tidak menghendaki adanya kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Minimal harus sama dengan tahun lalu, yaitu sekitar Rp 35 juta, tegas Karding, di Jakarta, Senin (17/5).

Dikatakan Karding, semestinya ada komponen-komponen biaya yang bisa ditekan. Kalaupun tidak bisa, hendaknya tidak dibebankan ke calon jamaah, karena pemerintah memiliki dana haji yang luar biasa besar. Jumlah total, dana setoran awal calon jamaah plus manfaat atau bunganya, katanya, sekarang sudah mencapai sekitar Rp 24 triliun. Sekitar Rp 10, 9 triliun di sukuk-kan oleh pemerintah, dalam kesepakatan antara Menag dengan Menkeu, bunga atau calhaj-nya di tahun 2009 saja mencapai Rp 205,5 miliar, jelasnya. Artinya, katanya, pemerintah bisa menggunakan atau memanfaatkan dana ini, tidak perlu untuk menaikkan BPIH atau membebankan pada calon jamaah haji. Dikatakan Karding, dana haji lainnya yang tidak di sukuk-kan, disimpan oleh pemerintah pada 21 bank berupa deposito. Besaran dananya variatif, ada bank yang menyimpan sedikit, ada yang banyak, yang jelas di 21 bank, ungkapnya.

Dikatakan Karding, saat ini pemerintah menghendaki adanya kenaikan BPIH sebesar 133 dolar AS. Kalau tahun lalu sekitar Rp 35 juta, jika kemudian diminta naik 133 dolar AS, berarti ditambah sekitar Rp 1,3 juta. Ini yang tidak kita kehendaki. Seharusnya BPIH bisa turun dibanding tahun lalu, minimal sama dengan tahun lalu, ungkapnya.(Rep/ts) (http://www.depag.go.id)